FORMULA STRATEGI PT.UNILEVER, Tbk.

Kalau mau jujur, program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) yang belakangan diperbincangkan oleh masyarakat itu sebenarnya memiliki kesamaan dengan budaya gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa ini.

Pada masa lalu, masyarakat lazim saling bahu-membahu membantu tetangga mendirikan rumah. Pada akhir pekan, para bapak biasa bergotong-royong membersihkan saluran air, merawat lingkungan tempat tinggal, dan aktivitas tolong-menolong lainnya.

Sayang, semangat gotong-royong yang diwariskan oleh nenek moyang kita itu mulai luntur. Modernisasi telah membuat masyarakat tumbuh menjadi pribadi individualistis.

Dalam konteks bisnis pun, banyak perusahaan yang hanya fokus mengejar keuntungan tanpa memedulikan lingkungannya. Prinsip ekonomi kapitalis ‘dengan modal sekecil-kecilnya untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya’ membuat perusahaan semakin egois.

Jurang si kuat dan si lemah makin lebar, hingga krisis ekonomi yang melanda beberapa negara di Asia dan Indonesia pada pertengahan 1997 terjadi. Di sinilah kesadaran perusahaan agar memerhatikan lingkungan itu mulai marak.

Salah satu pemicunya adalah saat kekacauan melanda Indonesia banyak kasus perusahaan yang tidak peduli dengan lingkungan dihancurkan oleh masyarakat. Sebaliknya, perusahaan yang peduli dengan masyarakat sekitar justru mendapatkan pengamanan dari masyarakat secara spontan.

Dari sinilah kesadaran mengenai CSR mulai ditumbuhkembangkan kembali di Indonesia. CSR diwujudkan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk. Seperti membina usaha kecil menengah (UKM), membantu pendidikan, membina semangat kewirausahaan hingga menjaga kelestarian lingkungan.

Meski sama-sama sifatnya sukarela, CSR berbeda dengan charity atau sumbangan sosial. CSR membuat program dengan memerhatikan kebutuhan dan keberlanjutan program dalam jangka panjang, sementara sumbangan sosial bisa diibaratkan hanya pelipur lara.

Apapun bentuknya, implementasi CSR memang tergantung kebijakan dari masing-masing perusahaan.

“Kalau perusahaan merasa sumber daya manusia yang paling menjadi masalah, ia bisa memberikan CSR dalam bentuk pendidikan. Jadi terserah mana yang terkait dengan strategi perusahaan,” Kata Direktur Eksekutif Indonesia Business Links Yanti Koestoer.

PT Unilever Indonesia Tbk, misalnya, memiliki mitra binaan para petani kedelai untuk menunjang pengadaan bahan baku bagi produk Kecap Bango perusahaan.

CSR di Unilever, kata General Manager Unilever Peduli Foundation Sinta Kaniawati, merupakan bagian dari strategi bisnis perusahaan. Perusahaan membantu ujung tombak bisnis perusahaan, seperti para petani, pedagang kecil, dan lainnya.

Mengenai besar anggaran yang dipakai untuk program CSR, Sinta menolak menyebutkan dengan alasan jumlahnya relatif, tergantung dari kebutuhan.

“Besarnya sulit dikatakan karena terkait dengan program keseluruhan di perusahaan,” ungkapnya.

Biayai riset

Produsen mie instan ternama PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki program, antara lain ketahanan pangan. Perusahaan ini peduli dengan masalah pangan, sehingga rela mengalokasikan dana sekitar Rp1 miliar per tahun untuk membiayai riset pangan yang dilakukan oleh para periset.

Dari sisi pendidikan, Indofood juga dikenal sebagai perusahaan yang banyak memberikan beasiswa kepada para mahasiswa di perguruan tinggi.

Sementara itu, lembaga keuangan asing Citibank membentuk Yayasan Citibank Peka, khusus untuk menangani CSR di perusahaan. Citibank Peka yang berdiri pada Desember 1998 itu, menurut pengurus Citibank Peka Iliana Wijanarko, pihaknya memiliki program pendidikan, UKM, lingkungan dan sumbangan sosial.

Bahkan, saat awal krisis ekonomi menerpa Indonesia, bank asing ini juga pernah mengizinkan karyawannya untuk menjadi relawan guru bagi anak jalanan. Sayang, program mendidik anak jalanan kini telah selesai.

Sementara itu perusahaan rokok PT H.M. Sampoerna memiliki program CSR berupa Tim SAR untuk menolong korban bencana, pembinaan UKM yang menjadi bagian dari pengembangan masyarakat.

Dalam pembinaan UKM ini, perusahaan banyak membina pengusaha tempe, pengusaha bengkel kendaraan bermotor, dan industri kecil lain di sekitar pabrik di Jawa Timur.

Bersama Institut Pertanian Bogor, Sampoerna menyelenggarakan pelatihan agar pengusaha kecil ini bisa mandiri secara finansial atau kesejahteraannya lebih baik.

“Sudah lama, sekitar tahun 1994, kami memiliki CSR. Intinya, ingin masyarakat di sekitar pabrik Sampoerna turut merasakan manfaat adanya pabrik tersebut, walaupun tidak langsung,” ungkap Direktur Komunikasi Perusahaan PT H.M. Sampoerna Niken Rachmat.

Dalam konteks lebih luas, CSR yang menyangkut masalah lingkungan mulai menjadi kepedulian bagi banyak perusahaan. Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pemanasan Global di Bali mencoba mengugah kembali kesadaran untuk memerhatikan lingkungan.

Pemanasan global yang diduga menjadi penyebab kacaunya cuaca di berbagai belahan dunia itu dituding terjadi akibat perusahaan tidak peduli terhadap lingkungannya. Penebangan kayu yang tidak bertanggung jawab membuat hutan gundul, sehingga menebar bencana banjir di mana-mana.

Perwakilan dari berbagai negara di dunia yang datang ke Bali itu pun membuat kesepakatan mengatasi masalah itu.

Menurut Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Presiden Soeharto Emil Salim saat di forum Indonesia Business Links, para pelaku bisnis harus mulai memromosikan Clean Development Mechanism (CDM) untuk konservasi energi dan efisiensi.

Perusahaan juga perlu menerapkan energi yang terbarui, rumah hijau, teknologi untuk emisi gas buang hingga memromosikan pembangunan transportasi yang berkelanjutan.

Kesadaran CSR ini juga menyebar hingga di kampus. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, misalnya, memiliki UKM Center yang banyak membantu perusahaan dalam menjalankan program CSR yang terkait dengan UKM.

Euforia CSR ini diharapkan mampu membantu menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat. Prinsipnya, tanggung jawab sosial yang diistilahkan CSR ini diharapkan kembali menjadi budaya bagi bangsa Indonesia dan masyarakat di dunia.

Semangat gotong-royong yang mengajari kita untuk hidup berbagi dan peduli pada lingkungan patut menjadi gaya hidup bagi masyarakat modern saat ini.

Srategi Kooporasi PT. UNILEVER, Tbk.

Sejak menjadi perusahaan publik, Good Corporate Governance (GCG) selalu dipandang sebagai elemen penting bagi Antam dalam mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan dan menjadi perusahaan pertambangan kelas dunia. Selain itu, sebagai salah satu BUMN terbesar dan paling berpengaruh, Antam ingin menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebangkitan Indonesia dengan cara memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi Indonesia dan menjadi panutan bagi perusahaan lainnya di Indonesia, khususnya BUMN.

Beberapa contoh upaya yang dilakukan selama tahun 2006 dalam rangka GCG antara lain adalah finalisasi dan implementasi KPI untuk Direksi, tahap awal implementasi Enterprise Risk Management, penyusunan Corporate Sustainability Report dan penilaian terhadap efektivitas Satuan Kinerja Audit Internal. Secara keseluruhan, praktik GCG di Antam telah meningkat secara positif dari tahun sebelumnya. Terlebih dengan semakin meningkatnya tantangan yang dihadapi perusahaan, individu Antam lebih bersedia untuk melakukan perubahan yang diperlukan dan meningkatkan kompetensi mereka dalam menghadapi tantangan ke depan.

Komisaris beserta kelima Komite yang dibawahinya, Direksi dan eksekutif kunci Antam lainnya juga terus meningkatkan kapabilitas mereka dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengelolaan perusahaan, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Mereka juga terus memperkuat hubungan kerjasama di antara mereka dan mempererat hubungan dengan Staf di bawahnya. Singkatnya, Antam menyadari pentingnya menjaga hubungan kerjasama antara governance body, manajemen dan staf dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan praktik pelaksanaan GCG di Antam. Penjelasan mengenai praktik tata kelola perusahaan dibandingkan dengan rekomendasi dari ASX, disajikan dalam uraian berikut termasuk jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau tidak dilakukan sehubungan dengan rekomendasi tersebut. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Antam memberikan penjelasan untuk setiap rekomendasi yang tidak dilakukan.

1: Meletakkan Pondasi yang Kuat bagi Pengelolaan dan Pengawasan Perusahaan
Sistem tata kelola perusahaan di Indonesia adalah “two tier system” yang memisahkan peran dari organ yang menjalankan perusahaan (Direksi) dengan organ yang bertugas mengawasi dan memberikan arahan (Komisaris).

Anggaran dasar Antam menjelaskan fungsi, tugas dan tanggung jawab dari Komisaris dan Direksi. Antam telah memiliki piagam formal untuk Direksi dan Komisaris yang dapat diakses di situs Antam. Piagam ini mengatur peran dan tanggung jawab dari setiap anggota Direksi dan Komisaris.

Direksi Antam bertanggung jawab terhadap penyusunan arahan strategis perusahaan, yang harus disetujui oleh Komisaris. Direksi juga bertanggung jawab untuk melaksanakan strategi yang telah disetujui dan menjalankan perusahaan secara efisien, termasuk pengendalian dan sistem pertanggungjawabannya.

Komisaris bertanggung jawab mengawasi Direksi dan menyetujui rencana strategis dan rencana tahunan perusahaan. Komisaris dapat memberhentikan sementara Direksi jika yang bersangkutan terbukti melanggar anggaran dasar atau tidak melaksanakan tugasnya. Komisaris juga bertanggung jawab terhadap pemantauan implementasi GCG oleh Direksi.

Komisaris telah membentuk lima komite yang masing-masing dipimpin oleh seorang Komisaris, untuk mendukung pelaksanaan peran dan tanggung jawab Komisaris. Komite-komite tersebut adalah Komite Audit, Komite Manajemen Risiko, Komite Corporate Governance, Komite Nominasi, Remunerasi dan Sumber Daya Manusia, dan Komite Pasca Tambang.

2: Struktur Direksi dan Komisaris yang Memberi Nilai Tambah bagi Perusahaan
Anggota Komisaris dan Direksi diangkat oleh Pemegang Saham dalam RUPS untuk periode kerja selama lima tahun. Mereka dapat dipilih kembali untuk lima tahun berikutnya.

Tidak ada perubahan komposisi pada tahun 2006. Komisaris terdiri dari dua anggota yang berasal dari Departemen Pertambangan dan Energi dan tiga anggota lainnya adalah para profesional dengan latar belakang yang beragam yaitu keuangan, teknik, pertambangan dan manajemen. Demikian pula halnya, tidak terdapat prubahan struktur anggota Direksi. Empat dari lima Direksi telah bekerja di Antam lebih dari 20 tahun, sedangkan seorang lainnya sebelumnya menjabat di Departemen Keuangan.

Secara keseluruhan, Komisaris dan Direksi Antam memiliki kombinasi keahlian yang diperlukan yaitu: perencanaan strategis, pengetahuan tentang industri, pengalaman bisnis dan manajemen, akuntansi, keuangan, hukum, pasar internasional, pasar modal, dan pengetahuan tentang risiko dan kontrol. Dari ke 5 anggota Komisaris, secara formal terdapat dua Komisaris Independen. Namun, pada praktiknya, Presiden Komisaris pada dasarnya juga memenuhi kriteria independensi menurut definisi ASX.

Jabatan Komisaris Utama dan Direktur Utama tidak dipegang oleh orang yang sama. Komisaris Utama adalah Wisnu A Marantika, sedangkan Direktur Utama adalah D. Aditya Sumanagara.

Di tahun 2006, Komite Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM, yang terdiri dari 3 orang anggota, banyak terlibat dalam mengkaji Indikator Kinerja Kunci (KPI) Direksi yang sebelumnya telah digunakan (ditetapkan tahun 2005 dan diterapkan pada saat evaluasi kinerja tahun 2006) serta mengkaji dan membahas perbaikan Indikator Kinerja Kunci tersebut untuk tahun 2006 (akan diterapkan sebagai parameter evaluasi kinerja tahun 2007).

Hal yang kurang sesuai dengan rekomendasi ASX:
Mayoritas anggota Komisaris dan Direksi tidak independen. Alasan mengapa Antam tidak dapat melaksanakan rekomendasi ini adalah karena Pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas yang memiliki wewenang untuk menominasikan Direksi dan Komisaris. Meskipun demikian, dalam sistem twotier, peran Komisaris secara alamiah adalah independen dari peran Direksi, yang bertindak sebagai Direktur  Eksekutif dalam sistem one-tier.

Tidak semua anggota Komite Nominasi adalah independen. Komite ini juga tidak diketuai oleh Komisaris Utama maupun Komisaris Independen. Antam tidak melaksanakan rekomendasi ini karena semua Komisaris Independen yang ada telah menjadi ketua untuk Komite-komite Komisaris lainnya, yaitu: Komite GCG, Komite Audit dan Komite manajemen Risiko.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s